KOTA SERANG | PROGRESIFMEDIA.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memastikan kondisi daerah tetap normal usai rangkaian aksi unjuk rasa yang terjadi beberapa waktu lalu. Inflasi masih terkendali dan pelayanan publik berjalan sebagaimana mestinya. Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Deden Apriandhi, menegaskan hal itu setelah rapat bersama Kementerian Dalam Negeri pada Selasa (2/9/2025).
“Daerah diminta untuk bersikap bijak dan menjaga stabilitas masyarakat,” kata Deden, dikutip dari Republika.co.id.
Menurut Deden, inflasi Banten masih dalam kondisi aman. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, inflasi year-on-year pada Agustus 2025 tercatat 1,95 persen dengan indeks harga konsumen (IHK) 107,79.
Ia menambahkan, komunikasi dengan tokoh masyarakat, agama, pemuda, dan mahasiswa harus terus dijaga agar pelayanan publik tetap berjalan optimal. “Roda pemerintahan dan aktivitas ekonomi seperti pasar murah serta pembagian sembako perlu terus berjalan untuk menjaga daya beli masyarakat,” ujarnya.
Langkah Mitigasi Inflasi
Lebih lanjut, Deden menjelaskan sejumlah langkah yang dilakukan, mulai dari roadshow gubernur ke berbagai tokoh masyarakat hingga mitigasi potensi masalah yang dapat memicu inflasi.
Tercatat, inflasi tertinggi berada di Kabupaten Pandeglang sebesar 2,53 persen, sedangkan terendah di Kabupaten Lebak sebesar 1,68 persen. Adapun pengeluaran untuk makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan 0,98 persen.
Deden menegaskan, Pemprov Banten juga tengah menyiapkan langkah untuk mengantisipasi dampak perubahan global pasca-gejolak sosial agar harga kebutuhan masyarakat tetap stabil.
“Meskipun ada imbauan agar pegawai tidak mengenakan pakaian dinas, aktivitas pemerintahan tetap berjalan tanpa pembatasan dan kembali kondusif seperti biasa,” pungkasnya.
About the Author
