JAKARTA | PROGRESIFMEDIA.ID – Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) mendesak pemerintah Indonesia melakukan penyelidikan cepat, menyeluruh, dan transparan atas dugaan pelanggaran HAM dalam demonstrasi nasional yang ricuh pada Agustus 2025.
Juru Bicara OHCHR, Ravina Shamdasani, menyampaikan keprihatinan mendalam atas meningkatnya kekerasan dalam aksi protes di berbagai daerah. “Kami memantau dengan saksama serangkaian kekerasan di Indonesia dalam konteks protes nasional atas tunjangan parlemen, langkah-langkah penghematan, dan dugaan penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau tidak proporsional oleh pasukan keamanan,” kata Shamdasani.
Shamdasani menekankan pentingnya dialog untuk menangani kekhawatiran publik. “Pihak berwenang harus menjunjung tinggi hak untuk berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi sambil menjaga ketertiban, sesuai dengan norma dan standar internasional, terkait dengan pengawasan pertemuan publik,” ujarnya.
Selain itu, PBB juga menyoroti pentingnya kebebasan pers dalam meliput peristiwa. Shamdasani mengingatkan agar media diberi ruang untuk melaksanakan tugasnya secara independen tanpa intimidasi. Kebebasan pers dianggap sebagai elemen penting agar publik memperoleh informasi akurat dan proses pertanggungjawaban berjalan transparan.
Gelombang demonstrasi yang berlangsung sejak 25 Agustus 2025 bermula dari kekecewaan publik terhadap DPR terkait kenaikan tunjangan dan gaji anggota parlemen. Aksi kemudian melebar menjadi kemarahan terhadap aparat kepolisian setelah terjadi bentrokan keras di sekitar Gedung DPR.
Kerusuhan meluas ke berbagai kota, termasuk Bandung, Surabaya, Makassar, dan Medan. Massa yang terdiri dari mahasiswa, buruh, pelajar, hingga pengemudi ojek online menuntut transparansi kebijakan pemerintah dan menolak tindakan represif aparat.
Menteri Hukum dan HAM Indonesia, Natalius Pigai, menekankan bahwa pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk menangani demonstrasi sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ia menyebut respons pemerintah telah mengikuti standar hukum internasional dan lebih cepat dibanding seruan dari OHCHR.
Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan akademisi mendesak agar pemerintah Indonesia melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang memicu ketidakpuasan publik. Mereka juga menyerukan agar proses hukum terhadap aparat yang diduga melakukan pelanggaran HAM dilakukan secara transparan dan adil.
PBB mengingatkan bahwa semua pasukan keamanan, termasuk militer ketika ditugaskan dalam kapasitas penegakan hukum, harus mematuhi prinsip-prinsip dasar mengenai penggunaan kekuatan dan senjata api oleh petugas penegak hukum.
Hingga saat ini, pemerintah Indonesia belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan PBB untuk melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM dalam aksi demonstrasi tersebut. PBB terus memantau perkembangan dan menyerukan agar semua pihak menahan diri demi ketertiban dan keselamatan publik.
About the Author
