KOTA SERANG | PROGRESIFMEDIA.ID – Sejumlah wali murid SDIT Al-Izzah 1 Kota Serang menyatakan penolakan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah anak mereka. Penolakan itu viral setelah video mediasi antara orang tua, pihak sekolah, dan Wali Kota Serang Budi Rustandi beredar di media sosial, Senin (29/9/2025).
Salah satu wali murid, Baim, menegaskan penolakan bukan pada program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto, melainkan soal teknis pelaksanaan. Khususnya, rencana pembangunan dapur MBG di dalam lingkungan sekolah.
“Kami mendukung program pemerintah, tetapi tidak tepat bila dilaksanakan di Al-Izzah. Sekolah ini sudah punya mekanisme sendiri, sementara MBG lebih baik ditujukan ke daerah atau sekolah yang memang membutuhkan,” ujar Baim, Selasa (30/9/2025).
Kekhawatiran Orang Tua
Menurut Baim, orang tua khawatir akan muncul risiko keamanan, lalu lintas, hingga kesehatan bila dapur MBG ditempatkan di area sekolah. Kekhawatiran serupa diungkapkan wali murid lainnya, Aya Hayati Nufus, yang juga menilai mekanisme keputusan kurang transparan.
“Permintaan maaf pun tidak ada dari pihak yayasan sampai sekarang,” ujarnya.
Aya, seorang bidan, menambahkan sebagian besar siswa Al-Izzah berasal dari keluarga mampu sehingga merasa tidak tepat menerima MBG.
“Mohon maaf, sebagian besar siswa Al-Izzah supirnya satu-satu. Kalau ngumpul mobilnya rata-rata Pajero, Fortuner. Supirnya sebulan Rp3 juta. MBG sebaiknya diberikan kepada siswa yang membutuhkan,” katanya.
Pernyataan itu memicu perdebatan di media sosial. Sebagian netizen menilai ucapannya terkesan sombong, sementara orang tua lain menegaskan masih ada siswa yang diantar jemput dengan motor sederhana.
Respons Yayasan dan Pemkot Serang
Ketua Yayasan SDIT Al-Izzah 1, Muhammad Arifin, menegaskan pihak sekolah hanya berperan sebagai pelaksana teknis. Menurutnya, dapur MBG sudah diverifikasi sesuai standar nasional.
“Kami menghormati semua aspirasi, baik yang mendukung maupun menolak. Hasil polling menunjukkan mayoritas wali murid setuju, meskipun sebagian menolak,” kata Arifin.
Sementara itu, Wali Kota Serang Budi Rustandi menegaskan pihaknya hadir untuk menengahi polemik ini. Ia menilai program sebaiknya tidak dipaksakan di sekolah dengan mayoritas wali murid mampu.
“Lebih baik anggaran dialihkan ke wilayah yang benar-benar membutuhkan. Intinya, Pemkot Serang tetap mendukung kebijakan pusat, namun pelaksanaannya harus tepat sasaran dan tidak menimbulkan polemik,” tegas Budi.
About the Author
