SERANG | PROGRESIFMEDIA.ID — Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang bersama perwakilan dari Universitas Bina Bangsa (Uniba) dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Serang menggelar aksi unjuk rasa bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Kabupaten Serang, Rabu (8/10/2025).
Dalam aksi yang digelar di sekitar kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Serang itu, massa mendesak Bupati Serang dan pimpinan DPRD agar menanggapi sejumlah persoalan daerah yang dinilai masih mendesak.
Para mahasiswa membawa sejumlah tuntutan, di antaranya penurunan angka pengangguran, pemberantasan praktik percaloan dalam rekrutmen kerja, penanganan pencemaran lingkungan, serta penuntasan kasus kekerasan seksual di wilayah Kabupaten Serang.
Salah satu orator aksi, Maman Abdurahman, menyoroti kesenjangan antara jumlah industri di wilayah Serang dengan serapan tenaga kerja lokal. “Ada lebih dari 8.000 perusahaan berdiri di Kabupaten Serang, tapi pengangguran masih tinggi. Ini menunjukkan keberadaan industri belum berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Selain persoalan ketenagakerjaan, isu lingkungan menjadi sorotan penting dalam aksi tersebut. Para mahasiswa menuding aktivitas industri dan pertambangan yang tak terkendali telah memperburuk kualitas lingkungan. Mereka juga menuntut pemerintah daerah mempercepat penyediaan lokasi pembuangan akhir (TPA) dan menindak tegas praktik pertambangan ilegal.
Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah menyatakan memahami keresahan mahasiswa. Ia mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, namun mengingatkan bahwa masa kepemimpinannya masih tergolong singkat.
“PR di Kabupaten Serang memang banyak. Saya baru memimpin selama 135 hari sejak terpilih oleh mayoritas warga,” kata Zakiyah. Ia menambahkan, tuntutan mahasiswa akan dijadikan bahan evaluasi dan tindak lanjut bersama perangkat daerah terkait.
Bupati juga menyinggung keterbatasan anggaran daerah yang disebutnya menjadi kendala utama dalam menjalankan program. Menurutnya, terdapat pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp492 miliar, yang berdampak langsung terhadap kapasitas fiskal pemerintah daerah.
“Saya sampaikan hal ini agar rekan-rekan mahasiswa memahami kondisi keuangan daerah, karena keterbatasan ini memengaruhi pelaksanaan sejumlah program,” ujar Zakiyah.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian. Tidak ada laporan bentrokan atau tindakan represif selama unjuk rasa berlangsung. Para mahasiswa menegaskan akan terus mengawal janji pemerintah daerah hingga tuntutan mereka memperoleh respons nyata.
About the Author
