PROGRESIFMEDIA.ID | TANGERANG – Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, H. Imron Rosadi, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan keadilan anggaran bagi masyarakat di wilayah Tangerang Utara. Hal ini terungkap dalam rangkaian Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 yang digelar secara maraton di Desa Karet (Kecamatan Sepatan), Desa Bojong (Kecamatan Teluknaga), dan Desa Belimbing (Kecamatan Kosambi) pada tanggal 5 – 6 Februari 2026.
Dalam pertemuan tatap muka tersebut, masyarakat menyampaikan aspirasi yang sangat menyentuh aspek kesejahteraan sosial dan infrastruktur dasar. Salah satu poin krusial yang mencuat adalah permohonan agar Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran khusus untuk insentif atau gaji guru ngaji.
“Guru ngaji adalah penjaga moral generasi kita, namun kesejahteraannya sering terabaikan. Aspirasi agar mereka mendapatkan perhatian dari APBD Provinsi adalah hal yang sangat rasional dan akan saya kawal secara serius dalam meja pembahasan anggaran,” ujar H. Imron Rosadi di hadapan konstituen.
Pendidikan dan Infrastruktur Jadi Prioritas
Selain masalah keagamaan, sektor pendidikan juga menjadi sorotan utama. Warga memohon agar skema sekolah swasta gratis bisa segera direalisasikan untuk meringankan beban orang tua siswa, dibarengi dengan perhatian khusus terhadap nasib guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang selama ini dianggap masih jauh dari kata layak.
Dari sisi pembangunan fisik, mobilitas warga di Tangerang Utara juga terhambat oleh kondisi jalan yang perlu perbaikan. Warga mendesak percepatan rehabilitasi Jalan Raya Cadas-Kukun dan Jalan Raya Cadas-Pakuhaji. Kedua jalur ini merupakan urat nadi ekonomi yang jika dibiarkan rusak, akan berdampak pada kenaikan biaya logistik dan risiko kecelakaan.
Persoalan lingkungan pun tak luput dari pembahasan. Warga di ketiga desa tersebut kompak mengusulkan sistem pengelolaan sampah terpadu serta pengadaan fasilitas tong sampah yang memadai untuk mengatasi darurat sampah di pemukiman padat.
Respon Kebijakan: Mengawal Hingga Titik Akhir
Menanggapi beragam tuntutan tersebut, H. Imron Rosadi memastikan bahwa reses ini bukan sekadar seremonial belaka. Sebagai pimpinan dewan, ia memiliki mandat untuk memastikan aspirasi warga masuk ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Semua catatan dari Desa Karet, Bojong, hingga Belimbing ini adalah amanah. Saya tidak hanya mendengarkan, tapi akan mengawal setiap poin ini agar menjadi kebijakan nyata. Kita akan bedah ketersediaan anggaran di provinsi agar program seperti sekolah gratis dan perbaikan jalan bisa diprioritaskan,” tegasnya.
Politisi senior ini juga menambahkan bahwa penguatan ekonomi dan pendidikan merupakan kunci utama kemajuan Banten. Melalui pengawalan anggaran yang transparan dan tepat sasaran, ia optimistis wajah Tangerang Utara akan berubah menjadi lebih baik dalam beberapa tahun ke depan.
About the Author
