
JAKARTA| PROGRESIFMEDIA.ID – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menunjukkan langkah-langkah mencolok sejak resmi memimpin pengelolaan keuangan negara. Dalam sepekan terakhir, sedikitnya lima kebijakan dan pernyataannya menjadi sorotan publik, mulai dari penindakan pajak hingga pengawalan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
1. Kejar Pengemplang Pajak
Purbaya mengungkapkan ada 200 pengemplang pajak dengan tunggakan mencapai Rp60 triliun yang tengah ditindak Direktorat Jenderal Pajak. Dari jumlah itu, 84 wajib pajak telah mencicil pembayaran dengan total Rp5,1 triliun.
“Ini akan kita kejar terus, sampai akhir tahun sudah clear-lah,” ujar Purbaya dalam media briefing, Jumat (26/9).
2. Tak Naikkan Cukai Rokok 2026
Purbaya berencana tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau pada 2026 untuk menjaga daya tahan industri. Namun, ia menegaskan keputusan final menunggu kesepakatan dengan pengusaha.
“Ya sudah enggak saya ubah (tarif cukai rokok). Tadinya, saya mau nurunin,” katanya usai pertemuan daring dengan GAPPRI, Jumat (26/9).
3. Ancam Tarik Dana Pemda
Ia juga memperingatkan pemerintah daerah agar segera mempercepat belanja APBD. Dari pagu Rp1.400 triliun, realisasi hingga 25 September baru Rp656,4 triliun atau 46,86 persen.
“Kalau uangnya nganggur ya kita ambil,” tegasnya, Kamis (25/9).
4. Balas Kritik Rocky Gerung
Menanggapi kritik Rocky Gerung yang meragukan target pertumbuhan ekonomi 6 persen, Purbaya menantang balik.
“Kalau saya bisa balikin ekonomi dari 5 persen ke 6 persen atau lebih, Rocky Gerung harus minta maaf ke saya,” ucapnya.
5. Kawal Program MBG
Terakhir, ia memastikan Kemenkeu ikut memantau pelaksanaan program MBG, khususnya penyerapan anggaran. Purbaya mengungkap telah menugaskan aparat Kemenkeu di daerah untuk memantau di 20 titik secara acak.
“Kita akan lihat bagaimana pelaksanaannya,” jelasnya di Kantor BGN.
Dengan sederet gebrakan ini, Purbaya menegaskan peran aktif Kemenkeu bukan hanya dalam menjaga stabilitas fiskal, tapi juga dalam mendorong tata kelola anggaran yang efektif dan responsif terhadap isu publik.